Bisnis.com, JAKARTA - Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Gubernur Bali Wayan Koster menggelar Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali. Kegiatan itu diselenggarakan sebagai upaya pendampingan dan konsolisasi antara Satgas Nasional dan Satgas Provinsi seluruh Indonesia untuk mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang kelembagaannya telah dilucurkan pada 21 Juli 2025.
Menko Zulkifli Hasan meminta Gubernur se-Indonesia rutin mengadakan rapat mengenai perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih setiap bulan. Setelah gubernur yang melakukan rapat sebulan sekali, Zulhas meminta bupati/wali kota rapat dua minggu sekali dengan kepala desa langsung, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan.
Sementara itu Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi yang hadir pada rapat tersebut menekankan semua regulasi terkait dengan operasional dan eksistensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) harus solid dan kuat, serta betul-betul sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya. Bila ada tumpang-tindih aturan, bisa langsung direlaksasi untuk kepentingan KDMP di seluruh Indonesia. Sehingga, tidak ada lagi hambatan regulasi dan aturan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendata 80 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia atau 409 dari 514 sudah membentuk satuan tugas (satgas) daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Untuk provinsi masih terdapat empat daerah yang belum membentuk satgas di tingkat provinsi, sehingga belum membentuk satgas tingkat kabupaten/kota. provinsi tersebut adalah Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.
Pada program Kopdes Merah Putih ini, pemerintah pusat tak ingin membiarkan koperasi berjalan sendirian, sehingga pemerintah di daerah diharapkan menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan ke depan.
.jpg?w=400&h=267)
.jpg?w=400&h=267)
