Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengupayakan agar efisiensi belanja di Kementerian BUMN tidak menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan fasilitas kepegawaian, seperti klinik dan daycare.
Adapun yang dipangkas oleh Kementerian BUMN dalam efisiensi belanja, yakni perjalanan dinas, fasilitas pimpinan, hingga mengurangi anggaran untuk membeli suvenir yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu.
Sebelumnya, Erick menjelaskan bahwa Kementerian BUMN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp161,9 miliar setelah dilakukan efisiensi belanja.
Erick pun mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar efisiensi anggaran di Kementerian BUMN tidak di bawah Rp215 miliar, sebab Rp215 miliar merupakan batas minimum kementerian tersebut untuk beroperasi.
Anggaran sebesar Rp215 miliar tersebut terdiri atas hasil pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen, pemotongan biaya program pengawasan BUMN sebesar 50 persen, hingga pemotongan biaya operasional.
