Bisnis.com, JAKARTA - Ratusan massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) menggelar aksi dengan mendatangi Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) ESDM Bali untuk meminta evaluasi ulang kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap enam karyawan di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Mereka kecewa atas keputusan pengawas ketenagakerjaan yang menyatakan aksi mogok kerja tahun lalu tidak sah yang berujung skorsing dan PHK terhadap enam karyawan Angkasa Pura Supports, padahal aksi mogok diikuti 500 orang.

Sekretaris FSPM Regional Bali Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana menyatakan merasa terdapat oknum pengawas ketenagakerjaan di balik kasus ini sebab aksi mogok kerja pun telah dilakukan sesuai prosedur dan atas dasar menuntut hak-hak mereka kepada pihak Angkasa Pura Supports. Selain itu FSPM Bali juga menyampaikan enam orang yang terkena PHK adalah karyawan di posisi aviation security yang juga pengurus dalam serikat pekerja disana, sehingga ada dugaan rencana pemberangusan serikat.

Sementara itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) ESDM Bali Ida Bagus Setiawan meminta masyarakat untuk membuktikan jika ada mafia pengawas pada kasus PHK terhadap enam karyawan di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Meski meyakini tak ada mafia pengawas di tubuh Disnaker Bali, ia memastikan akan memberi teguran dan sanksi apabila oknum ditemukan. Sejauh ini juga telah rutin dilakukan koordinasi dengan para pengawas ketenagakerjaan dan melihat kinerja mereka telah sesuai.