Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Industri Pelayaran Minta Pemerintah Terapkan Pajak Emisi Karbon

Industri pelayaran dengan sukarela meminta penerapan pajak atas emisi karbon yang ditimbulkannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri pelayaran dengan sukarela meminta penerapan pajak atas emisi karbon yang ditimbulkannya.

Beberapa kelompok perdagangan, mewakili lebih dari 90 persen armada perdagangan dunia, telah mengajukan proposal kepada regulator pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukannya untuk memprioritaskan pajak karbon

Industri Pelayaran Minta Pemerintah Terapkan Pajak Emisi Karbon
Foto udara aktivitas bongkar muat petikemas di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (21/4/2021). Industri pelayaran dengan sukarela meminta penerapan pajak atas emisi karbon yang ditimbulkannya. Beberapa kelompok perdagangan, mewakili lebih dari 90 persen armada perdagangan dunia, telah mengajukan proposal kepada regulator pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukannya untuk memprioritaskan pajak karbon. Bisnis/Paulus Tandi Bone
1 / 3
Industri Pelayaran Minta Pemerintah Terapkan Pajak Emisi Karbon
Foto udara aktivitas bongkar muat petikemas di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (21/4/2021). Industri pelayaran dengan sukarela meminta penerapan pajak atas emisi karbon yang ditimbulkannya. Beberapa kelompok perdagangan, mewakili lebih dari 90 persen armada perdagangan dunia, telah mengajukan proposal kepada regulator pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukannya untuk memprioritaskan pajak karbon. Bisnis/Paulus Tandi Bone
2 / 3
Industri Pelayaran Minta Pemerintah Terapkan Pajak Emisi Karbon
Foto udara aktivitas bongkar muat petikemas di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (21/4/2021). Industri pelayaran dengan sukarela meminta penerapan pajak atas emisi karbon yang ditimbulkannya. Beberapa kelompok perdagangan, mewakili lebih dari 90 persen armada perdagangan dunia, telah mengajukan proposal kepada regulator pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukannya untuk memprioritaskan pajak karbon. Bisnis/Paulus Tandi Bone
3 / 3

Foto Lainnya

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Berita Terkini lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro