Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tolak Penerapan ERP, Ratusan Driver Ojek Online Geruduk Balaikota DKI Jakarta

Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota, Jakarta Pusat.

Bisnis.com, JAKARTA - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota, Jakarta Pusat.

Demonstrasi yang dilakukan pengemudi ojol tersebut menolak aturan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Para pengemudi ojol meminta agar kebijakan ERP dapat dikaji ulang. Sebab, kebijakan ERP itu dinilai akan merugikan pengemudi ojol.

Tolak Penerapan ERP, Ratusan Driver Ojek Online Geruduk Balaikota DKI Jakarta
Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Demonstrasi yang dilakukan pengemudi ojol tersebut menolak aturan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Bisnis/Suselo Jati
1 / 4
Tolak Penerapan ERP, Ratusan Driver Ojek Online Geruduk Balaikota DKI Jakarta
Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Demonstrasi yang dilakukan pengemudi ojol tersebut menolak aturan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Bisnis/Suselo Jati
2 / 4
Tolak Penerapan ERP, Ratusan Driver Ojek Online Geruduk Balaikota DKI Jakarta
Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Demonstrasi yang dilakukan pengemudi ojol tersebut menolak aturan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Bisnis/Suselo Jati
3 / 4
Tolak Penerapan ERP, Ratusan Driver Ojek Online Geruduk Balaikota DKI Jakarta
Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Demonstrasi yang dilakukan pengemudi ojol tersebut menolak aturan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Bisnis/Suselo Jati
4 / 4

Penulis : Others

Foto Lainnya

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Berita Terkini lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro