Ketua APINDO Hariyadi B. Sukamdani (tengah), Direktur APINDO Research Institute Agung Pambudhi (kanan) dan Direktur Eksekutif APINDO Danang Girindrawardana memberikan keterangan saat konferensi pers yang digelar secara virtual di Jakarta, Kamis (25/11/2021). Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat tidak berdampak signifikan bagi dunia usaha. Alasannya, keputusan itu menyasar pada hukum formal pembentukan UU itu bukan hukum materinya. Bisnis/Himawan L Nugraha

Ketua APINDO Hariyadi B. Sukamdani (kanan) bersama Direktur Eksekutif APINDO Danang Girindrawardana memberikan keterangan saat konferensi pers yang digelar secara virtual di Jakarta, Kamis (25/11/2021). Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat tidak berdampak signifikan bagi dunia usaha. Alasannya, keputusan itu menyasar pada hukum formal pembentukan UU itu bukan hukum materinya. Bisnis/Himawan L Nugraha

Ketua APINDO Hariyadi B. Sukamdani (tengah), Direktur APINDO Research Institute Agung Pambudhi (kanan) dan Direktur Eksekutif APINDO Danang Girindrawardana berbincang bersamarndi sela-sela konferensi pers yang digelar secara virtual di Jakarta, Kamis (25/11/2021). Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat tidak berdampak signifikan bagi dunia usaha. Alasannya, keputusan itu menyasar pada hukum formal pembentukan UU itu bukan hukum materinya. Bisnis/Himawan L Nugraha