3
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2019 di Jakarta, Kamis (12/9/2019). Menkeu meminta kementerian/lembaga tidak sebatas mengejar status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya. Dia khawatir laporan keuangan pemerintah yang memperoleh status WTP malah jadi bumerang bagi pemerintah karena merasa sudah baik. Bisnis/Dedi Gunawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2019 di Jakarta, Kamis (12/9/2019). Menkeu meminta kementerian/lembaga tidak sebatas mengejar status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya. Dia khawatir laporan keuangan pemerintah yang memperoleh status WTP malah jadi bumerang bagi pemerintah karena merasa sudah baik. Bisnis/Dedi Gunawan
RAKERNAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHnMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) berbincang dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang (kanan) dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di sela-sela Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2019 di Jakarta, Kamis (12/9/2019). Menkeu meminta kementerian/lembaga tidak sebatas mengejar status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya. Dia khawatir laporan keuangan pemerintah yang memperoleh status WTP malah jadi bumerang bagi pemerintah karena merasa sudah baik. Bisnis/Dedi Gunawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kiri), Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto (kedua kanan) dan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata (kanan) meresmikan aplikasi telepon selular Bagan Akun Standar (BAS) berbasis android di sela-sela Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2019 di Jakarta, Kamis (12/9/2019). Rakernas tersebut bertemakan Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital Untuk Indonesia Maju. Antara/M Risyal Hidayat
