Kementerian dan Lembaga Penerima Opini WTP dari BPK
Anggota II BPK Agus Joko Pramono (kiri) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ke Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri) disaksikan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (kedua kiri), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (ketiga kanan), Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kedua kanan) dan Kepala BKPM Thomas Lembong (kanan) dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan 2018 di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat bahwa LHP LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) tahun 2018 milik Kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Perekonomian serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Predikat tersebut menjadi tiga kali berturut turut sejak tahun 2016. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Kementerian dan Lembaga Penerima Opini WTP dari BPK

Anggota II BPK Agus Joko Pramono (kiri) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ke Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri) disaksikan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (kedua kiri), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (ketiga kanan), Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kedua kanan) dan Kepala BKPM Thomas Lembong (kanan) dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan 2018 di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat bahwa LHP LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) tahun 2018 milik Kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Perekonomian serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Predikat tersebut menjadi tiga kali berturut turut sejak tahun 2016. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kementerian dan Lembaga Penerima Opini WTP dari BPK
Wahyu Darmawan 12 Juni 2019 | 21:56 WIB
KOMENTAR

Top
Tutup