Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Diskusi Revitalisasi Hukum Ekonomi di Indonesia

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (dari kanan), Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah, Senior Partner Aseegaf Hamzah and Partners (AHP) Ahmad Fikri Assegaf dan CEO General Electric Indonesia Handry Santiago memberikan penjelasan pada AHP Business Law Forum 2018 : Revitalisasi Hukum Ekonomi dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, di Jakarta, Selasa (24/4). Penerapan hukum perdata dalam sistem peradilan di Indonesia dinilai masih jauh dari sempurna sehingga menyebabkan timbulnya ekonomi biaya tinggi yang harus ditanggung, baik oleh pihak yang kalah dalam sengketa bisnis maupun yang menang. JIBI/Bisnis/Nurul Hidayat
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (dari kanan), Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah, Senior Partner Aseegaf Hamzah and Partners (AHP) Ahmad Fikri Assegaf dan CEO General Electric Indonesia Handry Santiago memberikan penjelasan pada AHP Business Law Forum 2018 : Revitalisasi Hukum Ekonomi dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, di Jakarta, Selasa (24/4). Penerapan hukum perdata dalam sistem peradilan di Indonesia dinilai masih jauh dari sempurna sehingga menyebabkan timbulnya ekonomi biaya tinggi yang harus ditanggung, baik oleh pihak yang kalah dalam sengketa bisnis maupun yang menang. JIBI/Bisnis/Nurul Hidayat
1 / 3
Diskusi Revitalisasi Hukum Ekonomi di Indonesia
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (dari kanan), Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah dan Senior Partner Aseegaf Hamzah and Partners (AHP) Ahmad Fikri Assegaf memberikan penjelasan pada AHP Business Law Forum 2018 : Revitalisasi Hukum Ekonomi dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, di Jakarta, Selasa (24/4). Penerapan hukum perdata dalam sistem peradilan di Indonesia dinilai masih jauh dari sempurna sehingga menyebabkan timbulnya ekonomi biaya tinggi yang harus ditanggung, baik oleh pihak yang kalah dalam sengketa bisnis maupun yang menang. JIBI/Bisnis/Nurul Hidayat
2 / 3
Diskusi Revitalisasi Hukum Ekonomi di Indonesia
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (dari kanan), Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah dan Senior Partner Aseegaf Hamzah and Partners (AHP) Ahmad Fikri Assegaf memberikan penjelasan pada AHP Business Law Forum 2018 : Revitalisasi Hukum Ekonomi dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, di Jakarta, Selasa (24/4). Penerapan hukum perdata dalam sistem peradilan di Indonesia dinilai masih jauh dari sempurna sehingga menyebabkan timbulnya ekonomi biaya tinggi yang harus ditanggung, baik oleh pihak yang kalah dalam sengketa bisnis maupun yang menang. JIBI/Bisnis/Nurul Hidayat
3 / 3

Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Foto Lainnya

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Berita Terkini lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro